Pelaku Hoaks Pilpres 2019

Hoaks Pilpres 2019 dinilai tidak semasiv hoaks yang menyebar pada pilpres tahun 2014 silam. Mafindo (masyarakat anti fitnah Indonesia) menilai banyaknya hoaks (informasi bohong) yang tejadi selama pemilu tahun 2019 tidak semasiv hoaks yang terjadi pada pemilu tahun 2014. Hal ini dijelaskan oleh mafindo melalui data pemantauan hoaks yang dilakukannya selama 3 bulan masa kampanye pemilihan presiden 2019.

Hoaks Pilpres 2019

Aribowo Sasmito, Ketua Komite Fact Checker Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menyebutkan bahwa dari hal - hal yang pihaknya hadapi sehari - hari, terlihat menurun jika dibandingkan dengan hoaks yang menyebar pada pemilihan presiden tahun 2014. Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, hoaks dapat terpantau dalam satu hari rata - ratanya hanya ada satu atau dua buah hoaks.

Sementara itu, hokas jenis lainnya adalah hoaks reproduksu yang berasal dari konten hoaks yang sebelumnya pernah beredar. Turunnya kuantitas berita bohong pada pilpres 2019 dikarenakan literasi digital masyarakat semakin tinggi. sementara itu, pada tahun 2019 Ariwibowo menilai bahwa masyarakat belum lama mengenal terkait media sosial.

Fungsi Reklamasi Teluk Benoa

Penolakan Reklamasi Teluk Benoa masih terus bergulir meski telah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu. Perihal Reklamasi teluk Benoa, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dikabarkan telah memberikan izin terkait lokasi untuk menjalankan proyek teluk benoa di Bali. Terungkapnya hal tersebut dikarenakan konsultasi teknis dokumen antara RZWP3K Bali yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Reklamasi Teluk Benoa

Keterangan tersebut pun diperoleh berdasarkan info yang telah didapatkan oleh Walhi (wahana lingkungan hidup) dari seseorang yang bernama Ita, pegawai bagian jasa kelautan kementerian Kelautan dan Perikanan. Ita menyebutkan bahwa Izin lokasi untuk proyek reklamasi teluk benoa bali baru saja diterbitkan tanggal 29 November 2018 yang lalu.

Rupanya, terbitan izin lokasi ini menjadi perosalan bagi wahana lingkungan hidup dikarenakan penerbitan izin lokasi reklamasi tersebut dilakukan secara diam - diam. Selain mempermasalahkan izin yang diam - diam, Walhi juga telah menilai Menteri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti telah mengabaikan segenap perjaunagn Rakyat bali yang tegas menolak rencana pembangunan reklamasi teluk benoa semenjak 5 tahun yang lalu.

Indonesia Lunasi 51,2% Saham Freeport

Sebanyak 51,2% Saham Freeport akhirnya berhasil dikuasai oleh Indonesia melalui Inalum. Inalum atau PT Indonesia Asahan Alumunium kahirnya dapat melunasi pembayaran divestasi saham milik PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2% saham. Artinya, sebagian besar saham freeport telah menjadi milik Indonesia setelah sebelumnya dikuasai oleh Perusahaan asal Amerika Serikat.

Saham Freeport

Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar gembira ini di Istana Merdeka. Dalam penyampaian kabar ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Meneteri energi dan sumber daya mineral, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, CEO Freeport Indonesia, dan Direktur Utama Inalum.

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa hal ini merupakan peristiwa bersejarah dikarenakan semenjak tahun 1973 Indonesia baru memiliki saham freeport lebih dari 50%. Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa dirinya baru saha menerima laooran dari seluruh menteri yang terlibat , CEO Freeport, Dirut Inalum yang menyampaikan bahwa 52,3% saham yang dimiliki oleh Freeport Indonesia telah beralih ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan dibayar lunas.

Tarif Tol Trans Jawa

Pembangunan Tol Trans Jawa telah selesai dilaksanakan. Peresmian Tol Trans Jawa yang menyambungkan merak hingga kota pasuruan di Jawa timur baru saja dilakukan. Dengan adanya Tol trans jawa ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya daerah yang dilewati oleh jalan tol.

Tol Trans Jawa

Presiden Joko Widodo pun memberikan pesan kepada seluruh pengguna jalan tol agar pengemudi kendaraan berhati - hati dalam melintasi jalan tol yang baru diresmikan ini karena kondisi jalan yang masih mulus. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada pengguna jalan tol trans jawa untuk tidak memacu kendaraannya terlalu cepat semata untuk keselamatan bersama.

Presiden Joko Widodo memprediksikan bahwa jumlah kendaraan pribadi yang bakal melintasi jalan tol trans jawa ini tidak akan memacu kecepatan kendaraannya hingga diatas kecepatan 90 sampai dengan 100 kilometer per jam. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mencoba jalan tol trans jawa dari Surabaya hingga ke kalikuto dengan jarak sejauh 380 kilometer menggunakan bus Perum Damri. Presiden Joko Widodo pun sempat tertidur beberapa kali dikarenakan kondisi jalan tol yang mulus dan bus yang nyaman.

Hong Kong Jindi Kelola Blok South Jambi

Produksi Minyak dan gas bumi (migas) yang berada pada Blok South Jambi akan ditingkatkan target produksinya oleh Jindi South Jambi B Co. Ltd, yang merupakan anak perusahaan dari Hong Kong Jindi Group. Jindi South Jambi B Co. Ltd, telah resmi mengelola lapangan migas Blok Soouth Jambi B dengan menjadi operator mulai tanggal 26 Januari 2020 yang akan datang.

Blok South Jambi

Song Zhizong, Direktur Jindi South Jambi B Co. Ltd menerangkan bahwa target produksi gas blok south jambi B mencapai 200 juta kubik per hari (mmscfd) yang termausk di dalamnya kandungan karbon dioksida co2. Rencananya, nanti gas tersebut akan dijual terpisah dari gas co2. Sementara itu, target sebanyaj 200 mmscfd dinilai lebih tinggi daripada produksi blok south jambi B untuk trakhir kalinya.

Merujuk dari data yang dirilis oleh Kementerian ESDM menunjukan bahwa produksi terakhir kali pada tahun 2011. Pada saat itu operator blok south Jambi hanya menghasilkan sebanyak 1 mmsfd gas dan juga 10 bpph minyak pada tahun 2011 silam. Penurunan produksi migas blok south jambi B terlihat semenjak tahun 2006 yang kala itu mencapai 23 mmscfd untuk jenis gas.

Maraknya Fintech Ilegal

Ratusan Fintech Ilegal telah diblokir oleh Pemerintah melalui Kominfo sepanjang tahun 2018 ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika diketahui telah memblokir sebanyak 738 situs dan aplikasi financial technology pinjam dan meminjam ilegal sepanjang tahun 2018. Sementara itu, pemblokiran situs dan aplikasi pinjol fintech baru dilakukan semenjak bulan Agustus 2018 sampai dengan 20 Desember 2018.

Fintech Ilegal

Ferdinandus Setu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika menerangkan bahwa sepanjang bulan januari sampai dengan juli tidak ada situs dan aplikasi fintech ilegal yang diblokir. Ferdinandus juga mengatakan bahwa ada sebanyak 211 situs dan ada sebanyak 537 aplikasi pinjol fintech ilegal Google Playstore yang diblokir sepanjang tahun 2018 ini.

Adapun data rinci pemblokiran yang telah dilakukan oleh Kominfo adalah 140 aplikasi fintech ilegal google playstore pada bulan Agustus 2018. Lalu sebanyak 77 situs dan 171n aplikasi pinjol ilegal diblokir pada bulan september 2018. Sementara itu, pada bulan Oltiber dan November 2018 tidak ada aplikasi dan situs pinjol yang diblokir oleh Kominfo.

Berita Terkini Kemenperin Terus Genjot Angka Ekspor

Kondisi perekonomian dunia mengalami gejolak yang tidak wajar. Dilansir dari Katadata, Ketidakpastian global terus menghantui langkah kebijakan ekonomi sejumlah negara yang terdampak. Ketidakpastian perekonomian dunia juga salah satunya disebabkan oleh perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Perang dagang itu melahirkan sejumlah kebijakan pembatasan impor dari kedua negara pusat ekonomi dunia tersebut.

Berita Terkini

Akibatnya, Berita Terkini perekonomian dalam negeri mengalami kesulitan dalam mengekspor dan menyerap produksi sejumlah komoditas nasional. Pemerintah Indonesia mengupayakan sejumlah kebijakan mulai dari penyerapan komoditas ekspor seperti karet dan CPO untuk difungsikan di dalam negeri. Perang dagang sempat terhenti semenjak awal bulan Desember yang lalu ketika pertemuan di Argentina yang rencananya gencatan senjata tersebut berlaku sampai 3 bulan mendatang.

Akan tetapi gencatan senjata ekonomi dikeruhkan oleh Amerika Serikat yang menyuruh Kanada untuk menahan pimpinan perusahaan teknologi asal Tiongkok yang berada disana dan memperburuk Berita Ekonomi dunia. Sontak hal ini direspon oleh Tiongkok dan dapat mengancam invetasi Amerika Serikat yang berada di Tiongkok. Kembali ke dalam negeri, seiring dengan melemahnya permintaan ekspor, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk diversifikasi pasar ekspornya. Pemerintah diketahui sedang merumuskan sejumlah kebijakan baru guna menggenjot nilai ekspor tanah air. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa pemerintah berencana untuk merilis suatu kebijakan baru yang terkait dengan perdagangan pada awal tahun 2019 mendatang. Kebijakan baru tersebut disebut sebagai upaya dalam mendorong nilai ekspor yang cukup membawa kabar baik bagi Berita Bisnis tanah air.